Demo Mahasiswa Tuntut Pembatalan Peningkatan Anggaran Perjalanan Dinas

wartaindustri.id | PANDEGLANG - Mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang,  menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Senin (08/03/2021).

 

Mereka menuntut pembatalan peningkatan Anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) untuk eksekutif dan legislatif pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp88 miliar.

 

Kelompok Cipayung Plus yang berunjuk rasa adalah gabungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND).

 

“Hari ini kami datang ke sini, kami meminta agar Pemda maupun DPRD Pandeglang segera melakukan refocusing anggaran. Karena peningkatan anggaran perjalanan dinas bagi kami jelas adalah hanyalah agenda akal-akalan saja,” kata Ketua LMND, Fiqri, dalam orasinya.

Lahan Bancakan

Menurut Fiqri peningkatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp88 miliar tersebut dinilai tidak rasional. Dan terkesan hanya akan menjadi bancakan Pemda Pandeglang.

 

Oleh karenanya, kata Fiqri, Kelompok Cipayung Plus meminta agar DPRD segera membatalkan dan melakukan refocusing anggaran tersebut.

 

Hal senada juga dikatakan Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan. Ia mengaku kecewa dengan kebijakan penggunaan keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 itu hanya dijadikan sebagai agenda bancakan pemerintah.

 

Padahal kata Hadi, masih banyak yang seharusnya dipikirkan oleh Pemkab Pandeglang, selain mengesahkan anggaran belanja Perdin, yaitu masalah pembangunan infrastruktur.

 

“Kami hari ini menyatakan sikap kecewa dengan Pemda dan DPRD Pandeglang,” kata Hadi.

 

Harusnya, lanjut Hadi, pemerintah memikirkan arah pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keresahan masyarakat di setiap pelosok.

 

“Ini faktanya justru pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif, justru memikirkan kepentingan pribadi,” tambahnya

 

Dalam orasinya, Hadi mempertanyakan urgensi pemerintah yang memilih mengambil kebijakan menaikkan anggaran perjalanan dinas, di tengah pandemi Covid-19 dan tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

 

“Kita melihat bahwa pemerintah saat ini terkesan mementingkan kepentingan pribadi. Baik itu dewannya maupun semua OPD-nya. Kami meminta agar segera lakukan refocusing anggaran. Kasihan rakyat,” tegasnya.

 

Diketahui, peningkatan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintahan di tingkat legislatif yang semula sebesar Rp38 miliar menjadi Rp41 miliar, dengan total keseluruhan peningkatan anggaran dinas di eksekutif dan legislatif sebesar Rp88 miliar.

 

Banggar Harus Dibubarkan

 

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Umum GMNI Pandeglang, Tb Afandi. Menurutnya, perilaku DPRD maupun Pemda Pandeglang tidak mempunyai komitmen untuk membangun Kabupaten Pandeglang menjadi lebih maju.

 

“Hari ini kita melihat bahwa, komitmen pemerintah eksekutif maupun legislatif, tidak jelas. Dengan adanya pengesahan peningkatan anggaran perjalanan dinas, ini jelas. Bahwa, Pemda dan DPRD tidak punya komitmen yang jelas untuk membangun Pandeglang,” ujarnya.

 

“Oleh karena itu, kami mendesak agar, bubarkan Badan Anggaran (Banggar) yang selama ini diduga menjadi tempat kongkalikong para maling-maling berdasi itu,” pungkasnya.

(Ayom)

Share :