Warga Tolak Ganti Rugi Tol Japek II, Warga: "Dia yang Butuh, Kita yang Ribet"

Aksi protes warga Tamansari, Karawang. (Foto: Santi)

wartaindustri.id | KARAWANG - Warga Kampung Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang yang terdampak pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II menolak ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah karena dianggap terbilang sangat murah.

Karena itulah warga mengadakan aksi protes di depan Kantor Kabupaten Karawang, Kamis (25/3/2021).

Menurut Ketua Paguyuban Masyarakat Desa Tamansari, Didin M Muchtar, ada 65 Kepala Keluarga (KK) yang tergusur karena pembangunan Tol Japek II. Sementara lahan yang tergusur seluar 45 hektare dengan 80 bidang tanah.

"Sebanyak 80% terdapat bangunan dan sisanya lahan kosong," katanya.

Padahal, menurut Didin, harga pasaran tanah di daerah jalan provinsi untuk akses jalan wisata Karawang, Bogor, dan Cianjur nilainya antara Rp1 juta dan Rp2 juta per meter. Sangat jomplang dengan harga yang ditawarkan pemerintah di kisaran Rp200 ribu – Rp650 ribu per meter.

Salah satu pengunjuk rasa, Maya, mengatakan dirinya dan puluhan warga Kampung Tamansari menuntut keadilan terkait harga yang ditawarkan pemerintah tersebut.

"Jadi kita gak bisa beli rumah lagi kalau ditawar dengan harga segitu. Di zaman sekarang, uang segitu buat apa?” katanya.

Menurutnnya, mereka hanya menuntut harga yang layak.

"Jadi kita nuntut yang adil aja, yang layak gitu harganya. Kita mah gak nuntut sampai puluhan juta kok," tambahnya.

Menurut Maya aksi protes sudah dilakukan dua sejak hari Selasa, namun tidak ada yang mendengar dan bahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun tidak mau mendengar.

Maya bertutur, awalnya warga Desa Tamansari ditawari harga murah dari dulu sejak 2020. Namun masyarakat hanya mengajukan keberatan lewat surat-surat ke pemerintah, tetapi tidak ada yang mendengar. Hingga membuat masyarakat kesal dan langsung mengadakan aksi protes ke DPRD.

"Saya kan kesal, dia yang butuh masa saya yang ribet," ungkapnya.

"Dulu pas mau pemilihan mereka ngemis-ngemis minta dipilih, dan sekarang nyatanya saat sudah terpilih suara rakyat tidak didengar," katanya lagi.

Maya juga mengungkapkan kebingungannya kalau tempat tinggalnya jadi digusur.

"Saya juga bingung kalau jadi digusur, mau pindah ke mana? Kalo gak ada uang mah gak bisa apa-apa,” katanya.

Pemerintah ini, tambah Maya, tidak punya hati semuanya. Hanya bisa memaksakan kehendak.

“Pemerintah hanya bilang begini, kami menilai harga lahan Bapak segini kalau tidak setuju, kita ke pengadilan," katanya.

Bahkan saat perundingan dengan BPN dan bicara secara musyawarah pun, mereka tetap menutup mata dan telinga.

Senada dengan Maya, Didin M. Muchtar mengatakan, rapat tadi dengan BPN hasilnya nol, karena tidak menghasilkan apa-apa. BPN tetap ingin menggiring persoalan ganti rugi tanah itu ke pengadilan.

"Mau jadi apa negara ini? Miris saya melihatnya," pungkasnya.

(Santi)