Unjuk Rasa di Pandeglang, Kritisi Bappeda dan DPRD Pandeglang

wartaindustri.id | PANDEGLANG - Masa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Aktivis Banten (Forkab) dan Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang Banten (JAM-P) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang. Selasa (06/04/2021).

 

Mereka mengkritisi kebijakan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, yang dinilai tidak objektif, professional, dan bersih .

 

Para pengunjuk rasa melontarkan tiga tuntutan. Pertama, bubarkan Bappeda Kabupaten Pandeglang,  berhentikan Kepala Bappedanya, serta penjarakan Sekdis Bappeda Pandeglang, yang diduga sudah merugikan uang rakyat Pandeglang.

 

Kedua, menuntut agar anggota DPRD Kabupaten Pandeglang untuk mundur, karena dinilai tidak amanah kepada rakyat Pandeglang.

 

Dan ketiga, pihak yudikatif agar sekelasnya melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, karena diduga ada praktek korupsi berjamaah antara jajaran Bappeda dan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam hal proyek paving block yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Pandeglang.

 

Mereka mempertanyakan beberapa proyek yang diduga sarat penyalahgunaan. Antara lain proyek yang dalam perencanaannya adalah betonisasi dan hotmiks, yang dihasilkan dan diparipurna kan pada tahun 2020.

 

Namun dalam realisasinya telah berubah menjadi paving block di beberapa daerah seperti Desa Tegal, Desa Karya Utama, Desa Makau, dan Desa Sindanghayu.

 

"Saya selaku korlap Forkab, sangat menyayangkan Bappeda Pandeglang, di mana rencana pembangunan jalan hotmiks dan beton yang sudah matang dan diparipurnakan pada 2020 , tapi pada akhirnya berubah seketika jadi paving block," ujar Nana Sudjana. (Ayom)

Share :